BPD dan Kades Bukan Lawan atau Kawan, Melainkan Mitra Kerja yang Sejajar dengan Fungsi Saling Melengkapi.

BLORA, Media Patriot Indonesia - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bukan lawan atau kawan, melainkan mitra kerja yang sejajar dengan fungsi yang saling melengkapi. Keduanya bertugas membangun desa, namun memiliki peran yang berbeda agar pengawasan tetap berjalan.

Hubungan BPD dan Kepala Desa

Mitra Kerja: BPD dan Kepala Desa harus bekerja sama dan saling mendukung dalam memajukan serta menyejahterakan warga desa.

Bukan Bawahan: Anggota BPD bukan anak buah Kepala Desa, sehingga BPD bebas dan mandiri dalam menilai kinerja Kepala Desa.

Pengawas (Check and Balances): BPD bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa, membahas anggaran, serta menyalurkan suara warga.

Namun Tidak sedikit masyarakat yang masih memandang hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hubungan "lawan dan kawan". Ketika BPD mengkritik, dianggap sedang mencari kesalahan. Ketika Kepala Desa mengambil kebijakan, ada yang menganggap BPD harus selalu menyetujui.

Padahal, cara pandang seperti itu tidak pernah diajarkan dalam regulasi pemerintahan desa.

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, justru mengarah pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

 Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan regulasi desa melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin efektif. Karena itu, hubungan Kepala Desa dan BPD harus dipahami sebagai hubungan kelembagaan, bukan hubungan politik ataupun hubungan kekuasaan semata.

"𝘒𝘦𝘱𝘢𝘭𝘢 𝘋𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘉𝘗𝘋 𝘪𝘣𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘢 𝘴𝘪𝘴𝘪 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘣𝘶𝘢𝘩 kapal. 𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢𝘯𝘺𝘢  𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 bekerjasama 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘤𝘢𝘳𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 yang berbeda, 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘳𝘢𝘩𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘭𝘶𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘫𝘶 𝘵𝘶𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘢 yaitu 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵."

Mei